Pertahankan RSBI
dengan
Efisiensi dan Efektivitas Sumber Dana Sekolah
Tidak
hanya SMK 2 Sukawati, SMK 1 Semarapura, dan SMAN 1 Tabanan yang tercatat dalam
jajaran RSBI untuk kategori SMA/MA/SMK di Provinsi Bali, tetapi ada satu
sekolah lagi yang berstatus sama. Sekolah itu bernama SMK Negeri 1 Negara.
Sekolah yang dulunya berbandrol SMEA Negeri
1 Negara ini berlokasi di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana. Nah, bagaimana sesungguhnya SMK yang berpredikat sebagai Rintisan
Sekolah Bertaraf International di Bumi Makepung itu?
Jika
kita melihat SMKN 1 Negara sepintas dari sisi depan saja, maka kita akan mengira
sekolah itu sempit adanya. Namun tidak pada kenyataannya, halaman belakang
masih luas hingga membentang ke arah utara. Luas lahan seluruhnya mencapai 10080m2.
Sebagai sekolah yang berstatus RSBI sejak empat tahun silam, tidak cukup hanya dipandang
dari luas lahan yang sesuai dengan peruntukannya saja, namun ada delapan
standar lain yang mengikatnya. Misalnya, seperti standar isi, standar
kompetensi kelulusan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan,
dan lain sebagainya. Pluss memiliki kerjasama dengan sekolah internasional.
Soal
kerjasama, tentu saja sekolah yang dikepalai oleh I Putu Wardana dan Drs. Ida
Bagus Putu Siwa sebagai wakil kepala sekolah di tahun ajaran baru 2011/2012 ini
telah menggandeng Gandi International School di Jakarta. Pembelajarannya pun
dengan basis ICT atau TIK sebagai
pendukung utama dan mengintegrasikan nilai budaya dan karakter bangsa pada
semua pelajaran. Seperti RSBI lainnya, sekolah yang saat ini terbagi menjadi 22 rombongan belajar, 45 guru
berstatus PNS, dan 10 Staf TU juga menerapkan proses pembelajaran komunikasi
dengan bilingual dan sistem belajar SCL atau Student Center Learning. Selain Gandi Internasional School, pihak
sekolah juga telah melakukan survei ke Thailand beberapa waktu yang lalu dan
akan melakukan survei pula ke London pada Oktober 2011 mendatang guna mencari
sekolah mana yang pantas dijadikan pedoman dalam misi meningkatkan kualitas
pendidikan sekolah yang berdiri sejak 2 Agustus 1972 ini.
Sekolah
yang diberikan beban menjalin interaksi dengan sekolah internasional tentu saja
mengakibatkan biaya operasional terkait kian membengkak dari sebelumnya. Dalam
hal ini, tentu saja pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah tidak
melepaskan tanggungjawabnya. Jika sumber biaya dari pihak tersebut tidak
mencukupi dan untuk menyokong segala program sekolah, maka sekolah berstatus
RSBI diperbolehkan menggali dana tambahan dengan syarat pungutan yang bersifat
proporsional atau wajar saja. Namun, ada hal yang rupanya masih menjadi
sandungan pihak SMKN 1 Negara dalam pemungutan
biaya pada orangtua atau wali murid.
“Pihak sekolah sama sekali belum pernah melakukan
pungutan biaya tersebut kepada orang tua / wali murid. Sebab, pungutan itu kan
larangan dari Pemkab Jembrana sendiri. Sampai
saat ini juga kami tidak mau menyelewengkan aturan pendidikan yang telah
digariskan Pemkab Jembrana, walaupun sesungguhnya kami masih sangat membutuhkan
suntikan dana tambahan untuk penyelenggaraan pendidikan di SMKN 1 Negara ini.
Apalagi, setelah berstatus RSBI, mau tidak mau kami harus melakukan studi
banding dengan sekolah-sekolah lain di luar negeri dan biayanya itu pun tidak
sedikit. Pemkab hanya memperbolehkan kami menerima sumbangan secara sukarela
dari pihak orang tua / wali murid. Walaupun demikian adanya, kami tetap
berusaha berjuang dalam menjaga efisiensi dan efektivitas terhadap dana yang
digelontorkan dari pemerintah pusat,” ungkap Drs. Ida Bagus Putu Siwa.
Putu
Siwa menambahkan bahwa SMKN 1 Negara yang membuka tiga jurusan yang meliputi
Jurusan Akuntansi, Penjualan, dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) ini diberikan
dana rutin setiap tahunnya sebesar 100 juta rupiah dari pemerintah pusat.
Katanya, tahun ini, 50 juta itu telah diperuntukkan untuk memenuhi kelengkapan
Laboratorium Bahasa, 30juta untuk membiayai keperluan selama melangsungkan
survei atau studi banding ke luar negeri, 15 juta untuk pembinaan ISO dan 5
juta untuk keperluan media belajar murid. Sementara bantuan dana dari Pemerintah
Provinsi hanya 50 persen, dari Pemerintah Kabupaten hanya memberikan 20 persen,
dan sisanya diupayakan melalui komite sekolah.
“Selama
perjalanan, belum ada kendala yang krusial dalam bidang mana pun termasuk dalam
pengendalian dana. Sepanjang kami bisa, kami berupaya selalu menjaga efisiensi
dan efektivitas sumber dana sekolah. Minimal untuk mempertahankan citra SMKN sebagai
sekolah berstatus RSBI. Apalagi mengingat tahun ajaran baru ini animo murid
yang masuk ke SMKN 1 Negara kan
jumlahnya meningkat.Tahun ini kelas X baru ada 10 rombel dan 360 murid. Tentu
saja kami merasa bangga, karena kami kira masyarakat percaya penuh pada sekolah
kami. Selain itu kami berharap partisipasi dari masyarakat. Kalau dukungan dari
masyarakat besar serta program SCL, Panhership dan MOU dengan pihak sekolah
luar negeri terpenuhi, maka status SBI dengan mudah kita raih,”terangnya
kembali.
Efisiensi
dan efektivitas dalam pengendalian sumber dana sekolah RSBI ini rupanya
merupakan kunci yang utama di dalam menjalankan program-program pendidikan di
sekolah yang dipercaya mewakili Jembrana dalam lomba Wawasan Wiyata Mandala
(WWM) ini pada September 2011 ini nanti. Program-program tersebut tentu berlandaskan
sesuai visi sekolahnya, yakni menetapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk
mengisi kebutuhan pembangunan menghadapi era globalisasi serta misi sekolah
yakni menghasilkan tamatan yang memiliki kemampuan dan sikap kerja sesuai
dengan tuntutan lapangan kerja, mampu mandiri, mampu mengembangkan kualitas
dirinya secara berkelanjutan.Emagz
/ Yuli Astari
Tidak ada komentar:
Posting Komentar