Selasa, 13 Maret 2012

SMKN NEGERI 1 NEGARA


Pertahankan RSBI
dengan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Dana Sekolah

Tidak hanya SMK 2 Sukawati, SMK 1 Semarapura, dan SMAN 1 Tabanan yang tercatat dalam jajaran RSBI untuk kategori SMA/MA/SMK di Provinsi Bali, tetapi ada satu sekolah lagi yang berstatus sama. Sekolah itu bernama SMK Negeri 1 Negara. Sekolah yang dulunya berbandrol SMEA Negeri  1 Negara ini berlokasi di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Nah, bagaimana sesungguhnya SMK yang berpredikat sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf International di Bumi Makepung itu?

Jika kita melihat SMKN 1 Negara sepintas dari sisi depan saja, maka kita akan mengira sekolah itu sempit adanya. Namun tidak pada kenyataannya, halaman belakang masih luas hingga membentang ke arah utara. Luas lahan seluruhnya mencapai 10080m2. Sebagai sekolah yang berstatus RSBI sejak empat tahun silam, tidak cukup hanya dipandang dari luas lahan yang sesuai dengan peruntukannya saja, namun ada delapan standar lain yang mengikatnya. Misalnya, seperti standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan lain sebagainya. Pluss memiliki kerjasama dengan sekolah internasional.  

Soal kerjasama, tentu saja sekolah yang dikepalai oleh I Putu Wardana dan Drs. Ida Bagus Putu Siwa sebagai wakil kepala sekolah di tahun ajaran baru 2011/2012 ini telah menggandeng Gandi International School di Jakarta. Pembelajarannya pun dengan  basis ICT atau TIK sebagai pendukung utama dan mengintegrasikan nilai budaya dan karakter bangsa pada semua pelajaran. Seperti RSBI lainnya, sekolah yang saat ini  terbagi menjadi 22 rombongan belajar, 45 guru berstatus PNS, dan 10 Staf TU juga menerapkan proses pembelajaran komunikasi dengan bilingual dan sistem belajar SCL atau Student Center Learning. Selain Gandi Internasional School, pihak sekolah juga telah melakukan survei ke Thailand beberapa waktu yang lalu dan akan melakukan survei pula ke London pada Oktober 2011 mendatang guna mencari sekolah mana yang pantas dijadikan pedoman dalam misi meningkatkan kualitas pendidikan sekolah yang berdiri sejak 2 Agustus 1972 ini.

Sekolah yang diberikan beban menjalin interaksi dengan sekolah internasional tentu saja mengakibatkan biaya operasional terkait kian membengkak dari sebelumnya. Dalam hal ini, tentu saja pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah tidak melepaskan tanggungjawabnya. Jika sumber biaya dari pihak tersebut tidak mencukupi dan untuk menyokong segala program sekolah, maka sekolah berstatus RSBI diperbolehkan menggali dana tambahan dengan syarat pungutan yang bersifat proporsional atau wajar saja. Namun, ada hal yang rupanya masih menjadi sandungan pihak SMKN 1 Negara dalam  pemungutan biaya pada orangtua atau wali murid.

“Pihak sekolah sama sekali belum pernah melakukan pungutan biaya tersebut kepada orang tua / wali murid. Sebab, pungutan itu kan larangan dari Pemkab Jembrana sendiri. Sampai saat ini juga kami tidak mau menyelewengkan aturan pendidikan yang telah digariskan Pemkab Jembrana, walaupun sesungguhnya kami masih sangat membutuhkan suntikan dana tambahan untuk penyelenggaraan pendidikan di SMKN 1 Negara ini. Apalagi, setelah berstatus RSBI, mau tidak mau kami harus melakukan studi banding dengan sekolah-sekolah lain di luar negeri dan biayanya itu pun tidak sedikit. Pemkab hanya memperbolehkan kami menerima sumbangan secara sukarela dari pihak orang tua / wali murid. Walaupun demikian adanya, kami tetap berusaha berjuang dalam menjaga efisiensi dan efektivitas terhadap dana yang digelontorkan dari pemerintah pusat,” ungkap Drs. Ida Bagus Putu Siwa.

Putu Siwa menambahkan bahwa SMKN 1 Negara yang membuka tiga jurusan yang meliputi Jurusan Akuntansi, Penjualan, dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) ini diberikan dana rutin setiap tahunnya sebesar 100 juta rupiah dari pemerintah pusat. Katanya, tahun ini, 50 juta itu telah diperuntukkan untuk memenuhi kelengkapan Laboratorium Bahasa, 30juta untuk membiayai keperluan selama melangsungkan survei atau studi banding ke luar negeri, 15 juta untuk pembinaan ISO dan 5 juta untuk keperluan media belajar murid. Sementara bantuan dana dari Pemerintah Provinsi hanya 50 persen, dari Pemerintah Kabupaten hanya memberikan 20 persen, dan sisanya diupayakan melalui komite sekolah.

“Selama perjalanan, belum ada kendala yang krusial dalam bidang mana pun termasuk dalam pengendalian dana. Sepanjang kami bisa, kami berupaya selalu menjaga efisiensi dan efektivitas sumber dana sekolah. Minimal untuk mempertahankan citra SMKN sebagai sekolah berstatus RSBI. Apalagi mengingat tahun ajaran baru ini animo murid yang masuk ke SMKN 1 Negara kan jumlahnya meningkat.Tahun ini kelas X baru ada 10 rombel dan 360 murid. Tentu saja kami merasa bangga, karena kami kira masyarakat percaya penuh pada sekolah kami. Selain itu kami berharap partisipasi dari masyarakat. Kalau dukungan dari masyarakat besar serta program SCL, Panhership dan MOU dengan pihak sekolah luar negeri terpenuhi, maka status SBI dengan mudah kita raih,”terangnya kembali.

Efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian sumber dana sekolah RSBI ini rupanya merupakan kunci yang utama di dalam menjalankan program-program pendidikan di sekolah yang dipercaya mewakili Jembrana dalam lomba Wawasan Wiyata Mandala (WWM) ini pada September 2011 ini nanti. Program-program tersebut tentu berlandaskan sesuai visi sekolahnya, yakni menetapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan pembangunan menghadapi era globalisasi serta misi sekolah yakni menghasilkan tamatan yang memiliki kemampuan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, mampu mandiri, mampu mengembangkan kualitas dirinya secara berkelanjutan.Emagz / Yuli Astari

Tidak ada komentar:

Posting Komentar